SURVEI INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK (IKK) KABUPATEN SIKKA TAHUN 2023

• Status : Analisis
• 2023
• UNIVERSITAS NUSA NIPA

Ruang Lingkup Penelitian :

a.  Perencanaan Kebijakan Rangkaian kegiatan untuk menyiapkan keputusan terhadap keadaan atau kondisi yang diharapkan di masa depan baik pada linkungan maupun pada masyarakat.

b.  Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan Rangkaian kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut kepada lingkungan dan masyarakat.

c.   Agenda Setting Rangkaian kegiatan berupa identifikasi masalah kebijakan, analisisi masalah kebijakan dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

d.   Formulasi Kebijakan Rangkaian kegiatan berupa proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan kriteria yang terukur.

e.   Implementasi Kebijakan Rangkaian kegiatan berupa proses pengorganisasian, komunikasi dan monitoring kebijakan.

f.  Evaluasi Kebijakan Rangkaian kegiatan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijakan.

Metodologi

Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan, sebagai berikut :

a.  Proses perencanaan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut :

1) Pengukuran pada tahap Agenda Setting Kebijakan; dan

2) Pengukuran pada tahap Formulasi Kebijakan.

b.  Proses evaluasi kemanfaatan kebijakan, menggunakan metode sebagai berikut :

1) Pengukuran pada tahap implementasi kebijakan; dan Survei Indeks Kualitas Kebijakan Publik Kabupaten Sikka

2) Pengukuran pada tahap evaluasi kebijakan

Ringkasan Hasil

Indeks kualitas kebijakan publik Kabupaten Sikka tahun 2023 sebesar 2,430 atau 60,74 sehingga masuk dalam kategori “Kurang Baik”.

Rekomendasi

1.      1.    Perlu peningkatkan kualitas kearsipan.

2.      2.    Perlu membangun sinergitas yang lebih erat antara instansi pemerintah.

3.      3.    Perlu untuk lebih memperhatikan proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Sosialisasi hasil survei IKK kepada perangkat daerah dan publik	Bappelitbang	Agustus 2025	Melalui forum OPD dan publik
2	Workshop perumusan kebijakan berbasis data dan partisipatif	Bappelitbang & Bagian Hukum	September 2025	Kolaborasi dengan akademisi/LSM
3	Penyusunan roadmap peningkatan kualitas kebijakan publik 2025–2029	Bappelitbang	Oktober 2025	Termasuk indikator capaian tahunan
4	Pengembangan sistem dokumentasi kebijakan & dashboard transparansi	Diskominfo	November 2025	Dukungan teknologi informasi
5	Evaluasi internal tahunan kualitas kebijakan publik OPD	Inspektorat Daerah	Desember 2025	Integrasi dengan SAKIP dan RB

Isu Penting

 1.    1.    Masih rendahnya kualitas penyusunan kebijakan berbasis data (evidence-based policy)

-          Beberapa OPD belum memiliki mekanisme baku dalam penggunaan data untuk merumuskan kebijakan/program.      

-          Pengumpulan data masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi.

2.     2.    Minimnya pelibatan pemangku kepentingan secara sistematis

-    Partisipasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam proses perumusan kebijakan masih bersifat formalitas dan belum dijadikan sumber masukan substansial.

3.      3.    Monitoring dan evaluasi kebijakan belum optimal

-          Tidak semua kebijakan/program memiliki indikator kinerja yang terukur.

-          Evaluasi lebih difokuskan pada serapan anggaran daripada dampak kebijakan terhadap masyarakat.

4.      4.    Kurangnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi lokal.

-          Keterhubungan antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah masih lemah.

-          Inovasi kebijakan belum terstruktur dan tidak terdokumentasi dengan baik.

Dokumentasi