Kolaborasi untuk Sanitasi Berkelanjutan, Pemkab Sikka Matangkan Implementasi PPSP 2026

Pemerintah Kabupaten Sikka terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan layanan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026. Melalui rangkaian Coaching Clinic (CC) I hingga CC V, perencanaan sanitasi secara bertahap dimatangkan, mulai dari identifikasi persoalan, penyusunan kebijakan dan rencana aksi, penguatan dukungan pembiayaan dan kelembagaan, hingga monitoring dan verifikasi langsung di lokasi kampung percontohan.

Rangkaian PPSP melibatkan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah pusat, Perangkat Daerah, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi menjadi bagian penting karena pembangunan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, tetapi juga regulasi, kelembagaan, pembiayaan, perubahan perilaku masyarakat dan keberlanjutan layanan.

Proses tersebut diawali melalui Coaching Clinic I pada 2 Juli 2026. Pada tahap ini, Pokja PKP membahas kondisi dan tantangan pengelolaan persampahan serta air limbah domestik di Kabupaten Sikka. Pembahasan mencakup kondisi sarana dan prasarana, kelembagaan, regulasi, kemampuan pendanaan daerah, kebutuhan investasi, hingga penentuan lokasi kampung percontohan. Desa Umauta diarahkan sebagai lokasi kampung percontohan sektor air limbah domestik, sedangkan Madawat menjadi salah satu lokasi untuk sektor persampahan.

Penguatan komitmen dilanjutkan melalui Coaching Clinic II dan Audiensi pada 30 Juli 2026 yang dihadiri Bupati Sikka, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sikka, Pokja PKP Kabupaten Sikka serta perwakilan PT Pertamina dan PT Pelindo. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan hasil pembahasan sekaligus memperoleh arahan dan dukungan terhadap paket kebijakan pembangunan sanitasi Kabupaten Sikka.

Pada tahapan ini diperkenalkan paket kebijakan Sapa Pesona Sikka yang mencakup tiga fokus penanganan, yakni Sikka Horo untuk pengelolaan persampahan, Sora Sikka untuk pengelolaan air limbah domestik serta Gong Sikka Bersahaja yang berfokus pada penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Implementasinya didorong melalui pembagian peran Perangkat Daerah serta kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha, termasuk melalui dukungan CSR.

Dalam arahannya pada CC II, Bupati Sikka menekankan pentingnya peran Pokja PKP dan Strategi Sanitasi Kabupaten dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar kebijakan sanitasi memberikan dampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus kualitas lingkungan.

Rangkaian kemudian berlanjut melalui Coaching Clinic III pada 18 September 2026. Pembahasan semakin diarahkan pada penajaman program dan kegiatan, kebutuhan pembiayaan, regulasi, kelembagaan, quick win serta rencana aksi kampung percontohan. Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan APBD sekaligus mengonsolidasikan berbagai sumber pembiayaan lainnya, seperti APBD Provinsi, APBN, hibah, CSR, kerja sama swasta dan sumber pendanaan alternatif.

Hasil CC III semakin mempertegas bahwa pembangunan sanitasi harus dilakukan secara multi-aspek. Penyediaan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, kelembagaan, partisipasi masyarakat dan kepastian pendanaan. Dalam pembahasan tersebut, Madawat dinilai dapat menjadi lokasi percontohan untuk penguatan kembali kelembagaan TPS 3R/KSM, sedangkan di Desa Umauta pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah mencakup pemicuan, pembentukan Tim STBM, pendampingan, verifikasi hingga deklarasi ODF.

Komitmen tersebut selanjutnya diperkuat melalui Coaching Clinic IV yang turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka. Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan rencana pembangunan sanitasi memiliki keterhubungan yang kuat dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. CC IV diarahkan untuk memperoleh dukungan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap usulan program dan kegiatan indikatif jangka menengah, termasuk mendorong integrasinya ke dalam Renstra dan/atau Renja Perangkat Daerah agar dapat masuk dalam proses penganggaran.

Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka menekankan pentingnya memastikan rencana pembangunan sanitasi ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang konkret. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Sikka adalah rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di lokasi TPA Wairii, dengan Detail Engineering Design (DED) pembangunan IPLT yang saat ini sedang berproses.

Selain penyiapan infrastruktur, Plt. Sekda juga menekankan pentingnya pendampingan dan penguatan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik (ALD). Penguatan kelembagaan diperlukan agar pembangunan infrastruktur diikuti dengan kesiapan pengelolaan, operasional dan keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraan layanan sanitasi Kabupaten Sikka. Capaian layanan pengumpulan sampah tercatat sebesar 27,7 persen, sedangkan sampah terolah sebesar 2,7 persen. Pada sektor air limbah domestik, sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses sanitasi layak, namun akses sanitasi aman masih menjadi tantangan karena belum tersedianya infrastruktur pengolahan yang memadai.

Setelah melalui proses pembahasan, penajaman kebijakan, program dan dukungan pembiayaan, rangkaian PPSP kemudian bergerak langsung ke lapangan. Coaching Clinic V dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Kampung Percontohan pada dua lokasi, yaitu TPS 3R Madawat, Kecamatan Alok, untuk sektor persampahan dan Desa Umauta, Kecamatan Bola, untuk sektor air limbah domestik.

Monitoring dan verifikasi menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung kondisi eksisting, mencermati kesiapan lokasi, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan penanganan serta memastikan kesesuaian antara rencana aksi yang telah disusun dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, kampung percontohan tidak berhenti sebagai konsep dalam dokumen, tetapi diarahkan menjadi praktik nyata pembangunan sanitasi yang dapat terus diperkuat dan dikembangkan.

Di TPS 3R Madawat, perhatian diarahkan pada penguatan kembali fungsi dan kelembagaan pengelolaan persampahan. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya yang menempatkan Madawat sebagai lokasi potensial untuk penguatan kembali TPS 3R/KSM. Sementara itu, di Desa Umauta, monitoring dan verifikasi menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan sanitasi berbasis masyarakat pada sektor air limbah domestik.

Rangkaian Coaching Clinic I hingga V menunjukkan bahwa pelaksanaan PPSP Kabupaten Sikka bergerak secara bertahap dari identifikasi persoalan, penyusunan kebijakan, penajaman program dan pembiayaan, penguatan kelembagaan, dukungan perencanaan dan penganggaran, hingga monitoring dan verifikasi langsung di lapangan. Proses tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan antara dokumen perencanaan dengan implementasi program.

Melalui PPSP Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sikka terus mendorong terbangunnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan yang lebih baik. Rencana pembangunan IPLT di TPA Wairii, proses penyusunan DED, penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik serta pengembangan kampung percontohan di Madawat dan Umauta menjadi bagian dari langkah untuk menerjemahkan perencanaan sanitasi ke dalam aksi nyata.

Sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat sehingga layanan sanitasi di Kabupaten Sikka semakin layak, aman, berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. _Bidang Riset dan Inovasi - BAPPERIDA Kabupaten Sikka_

• 03 Oktober 2026
• bidangrisetinovasi
• Bapelitbang