Musrenbang RKPD Sikka 2027 Tekankan Sinergi Lintas Sektor dan Prioritas Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sikka menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Kherubim Convention Hall Maumere pada tanggal 10 Maret 2026 dan dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, DPRD, Forkopimda, Perangkat Daerah, Para Camat, Akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.

Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, sekaligus menyepakati program dan kegiatan prioritas tahun 2027. Proses penyusunan RKPD sendiri telah melalui tahapan berjenjang, mulai dari penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, Musrenbang Desa dan Kecamatan, hingga Forum Perangkat Daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Sikka dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat regulasi yang harus menghasilkan perencanaan yang berkualitas, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, DPRD mendorong agar prioritas pembangunan difokuskan pada pemerataan wilayah, penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi daerah.

Sementara itu, Bupati Sikka menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, sehingga harus konsisten dengan visi pembangunan daerah. Tema pembangunan tahun 2027, yakni “Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan,” diarahkan pada penguatan pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan, integrasi infrastruktur dan lingkungan hidup berbasis teknologi, serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

Bupati juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi daerah sebagai dampak kebijakan nasional, termasuk pembatasan belanja pegawai dan kewajiban belanja infrastruktur. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan, dengan memastikan setiap intervensi pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari sisi kebijakan provinsi, disampaikan bahwa arah pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2027 difokuskan pada peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia. Kabupaten Sikka dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang kawasan Flores, dengan potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi, dan konektivitas wilayah.

Paparan Pemerintah Kabupaten Sikka menunjukkan capaian pembangunan yang cukup positif, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70,65, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 11,25 persen pada tahun 2025. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan strategis, seperti kualitas sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dalam sesi diskusi, berbagai aspirasi disampaikan oleh perwakilan kecamatan dan pemangku kepentingan. Permasalahan yang mengemuka antara lain kebutuhan pembangunan kantor camat dan perbaikan fasilitas kelurahan di Kecamatan Alok Timur, penanganan abrasi dan pelayanan kesehatan di Kecamatan Palue, serta persoalan banjir dan infrastruktur jalan di Kecamatan Tana Wawo.

Selain itu, usulan pembangunan ruang kelas baru dan perbaikan jembatan di Kecamatan Waiblama, peningkatan akses jalan di Kecamatan Mapitara, pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Waigete dan Kangae, serta usulan pembangunan Kantor BASARNAS di Kecamatan Paga turut menjadi perhatian. Isu lain yang juga mencuat meliputi keterbatasan jaringan listrik dan telekomunikasi, perlindungan kelompok rentan, serta pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Sikka menegaskan bahwa seluruh program pembangunan harus tepat sasaran, terutama dalam menyentuh masyarakat miskin ekstrem. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran camat di wilayah, keterbukaan terhadap investasi, serta optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Sikka turut menegaskan pentingnya pembangunan berbasis riset, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dari tingkat paling bawah. Selain itu, DPRD juga mendorong adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas serta peningkatan akurasi data sosial ekonomi masyarakat.

Kegiatan Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2027 dan Rembuk Stunting Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Sikka berharap seluruh hasil yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui forum ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat semakin kuat dalam mendorong pembangunan Kabupaten Sikka yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (BAPPERIDASikka)

• 20 Maret 2026
• Solata
• Bapelitbang