Asisten Administrasi Umum Buka Musrenbang Tingkat Kecamatan Alok Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Badan Perencanaan, Penelitan dan Pengembangan Kabupaten Sikka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tingkat Kecamatan Alok, Senin (3/4) di Aula Kecamatan Alok, Maumere.

Musrenbang dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Robertus Ray, S.Sos. turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Paulus Prasetya, Maria Angelorum Mayestati, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sikka, Camat Alok Camat Alok  Rudolf M. Cherubim Newar, M.Tr.I.P,  Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbang Kabupaten Sikka, PSDA Yeremias Dewa, para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Alok, perwakilan perempuan & anak, para pemangku kepentingan serta undangan terkait.

Dalam sambutannya Asisten Administrasi Umum Robertus Ray, S.Sos. menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrencam tahun ini berbeda terkait berakhirnya RPJMD 2018 – 2023. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan fiskal pemerintah yang sangat mempengaruhi seluruh pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan keterbatasan tersebut, maka proses perencanaan pembangunan tetap harus berpatokan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu kemiskinan adalah isu yang perlu dibahas pada musyawarah karena terdapat sekitar 105.814 warga Kabupaten Sikka yang tercatat dalam data kemiskinan ekstrim (P3KE).

Selanjutnya Maria Angelorum Mayestati, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sikka dalam sambutannya mengemukakan bahwa Kabupaten Sikka tengah menghadapi situasi yang sulit terkait kondisi keuangan. Namun terdapat hal yang menarik bahwa masih ditemukan adanya permasalahan pada data yang tidak valid pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan ditemukan ribuan penerima saat dilakukan verifikasi dan validasi oleh BAPELITBANG Kabupaten Sikka pada seluruh wilayah Desa & Kelurahan se-Kabupaten Sikka. 

Maria Angelorum Mayestati juga berharap agar Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) sebaiknya diisi dengan usulan yang efektif & bisa dilaksanakan sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu agar para Lurah bisa mengawal setiap proses pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, PSDA Yeremias Dewa dalam paparannya mengemukakan bahwa terdapat 4 isu strategis yang mengemuka yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih rendahnya kesejahteraan masyarakat, belum optimalnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Terdapat fokus pengalokasian anggaran pada 3 prioritas yaitu pada:

1. Prioritas belanja wajib mengikat termasuk belanja hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa, belanja gaji serta belanja tidak terduga; 
2. Prioritas 1 yang berisi program dan kegiatan SPM, pembangunan berkelanjutan (SDGs), program dan kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022, pelaksanaan Pemilu & Pilkada serta pembayaran pinjaman daerah; 
3. Prioritas  yang berisi prioritas yang mengacu pada tema pembangunan tahun 2024, prioritas program di tingkat perangkat daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Turut menyampaikan pemaparan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Paulus Prasetya. Kepala BPKAD menjelaskan pedoman anggaran yang perlu diperhatikan adalah target minimal yang bisa dicapai. Belanja yang dilakukan harus tetap memperhatikan anggaran kas yang tersedia & sumber dana. Pemerintah juga berharap PAD 105 miliar rupiah bisa dicapai di tahun ini.

• 03 April 2023
• Solata
• Bapelitbang