Dukung Pembangunan Gender di Sikka Komnas Perempuan Lakukan Diseminasi Hasil Pengembangan Pengetahuan Terkait Kepemimpinan dan Ketahanan Perempuan Dalam Konteks Krisis Iklim

Kesenjangan Pembangunan antar gender di Sikka masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah yang menjadi salah satu sasaran daerah yang termaktub dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu Terwujudnya pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan tujuan daerah ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing. ”Spirit ini sejalan dengan upaya Komnas Perempuan dalam meningkatkan resiliensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan secara khusus terkait dampak krisis iklim terhadap perempuan. Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 bertempat di Hotel Pelita, Komnas Perempuan menyelenggarakan Diseminasi Hasil Pengembangan Pengetahuan Terkait Kepemimpinan dan Ketahanan Perempuan Dalam Konteks Krisis Iklim. Kegiatan ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh Komnas perempuan pada Tahun 2024 dengan lokus Desa Ilinmedo, dengan sasaran perempuan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah Mengupayakan komitmen bersama untuk pelindungan hak perempuan dalam konteks krisis iklim, Memaparkan dan menyampaikan hasil pengembangan pengetahuan, Menyampaikan rekomendasi kebijakan pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan, Mendapatkan tanggapan atas rekomendasi dan saran dari berbagai pihak untuk pemenuhan hak perempuan serta Mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk tindak lanjut pengembangan pengetahuan dalam konteks krisis iklim.

Adapun dasar penetapan lokus kajian di Desa Ilinmedo adalah terkait krisis iklim di Maumere secara khusus bagi kelompok rentan yaitu perempuan yang mengalami permasalahan terkait akses ke lahan perkebunan akibat pembangunan Bendungan Napungete. Dalam sambutannya Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani mengharapkan kerja sama pemerintah daerah bersama stakeholder yang ada di Kabupaten Sikka untuk bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan gender di Sikka dengan fokus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan krisis iklim. Peserta yang hadir sangat antusias dalam diskusi, turut hadir dalam kegiatan ini Fungsional Perencana Bidang PPM pada Bapperida Sikka, Fungsional Perencana pada DP2KBP3A, Koordinator TRUK-F Maumere, Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit PPA Polres Sikka, Prodi Psikologi Unipa, Peneliti IFTK Ledalero dan Penanggung Jawab Program Protection Yayasan FREN.

Terkait rencana intervensi di Tahun 2026, Komnas Perempuan akan fokus pada isu kesehatan reproduksi dan kepemimpinan perempuan dalam upaya meningkatkan resiliensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk diketahui data KK Perempuan Miskin Ekstrem Tahun 2023 sebanyak 5.986 KK, dengan kategori desil 1 sebanyak 2.576 KK, desil 2 sebanyak 2.426 KK, desil 3 sebanyak 772 KK, desil 4 sebanyak 212 KK. Beberapa strategi pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya mewujudkan pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan yaitu :

1. Penguatan Tata Kelola Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)

2. Penguatan Sistem Data dan Perencanaan Responsif Gender

3. Penguatan Sistem Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Akses ke Lapangan Kerja Produktif

5. Peningkatan Akses layanan dasar yang responsif gender untuk peningkatan kualitas hidup.

6. Afirmasi ekonomi, sosial, politik, birokrasi, dan penguatan peran strategis perempuan dalam pengambilan keputusan.

7. Reformasi Sosial dan Edukasi Anti Patriarki

Beberapa rekomendasi hasil kajian dan diskusi yang menjadi bahan input dan RTL adalah sebagai berikut :

1.      Penguatan partisipasi perempuan melalui penciptaan akses dan ruang kegiatan, baik melalui diskusi, konsultasi publik, dan aksi bersama untuk meningkatkan kekuatan jaringan dan layanan;

2.      Pengembangan penelitian, pendataan, ruang pembahasan, dan publikasi terkait konsep dan praktik terkait penanganan kerusakan lingkungan (kelitbangan, pendataan terkait isu perempuan dan kerusakan lingkungan);

3.      Peningkatan alokasi anggaran yang responsif gender untuk peningkatan kapasitas, literasi digital, dan kegiatan alternatif lain yang mendorong peningkatan sumber mata pencarian lokal dalam adaptasi krisis iklim, khususnya penyediaan data sasaran penerima program bantuan/pemberdayaan bagi perempuan miskin ekstrem dan pendampingan intensif bagi kelompok tenun SANTE;

4.      Menjalin kerja sama dengan lintas pemangku kewajiban untuk memberikan dukungan pengembangan usaha berbasis potensi dan kebutuhan, serta penguatan program penghapusan kekerasan terhadap perempuan di berbagai aspek dan dimensi

5.      Memberikan dan fasilitas umum undukungan infrastruktur pokok tuk memaksimalkan respons adaptasi krisis lingkungan, khususnya untuk kebutuhan perempuan.

Kontributor-CLS PPM Crew

• 19 Juni 2025
• bidangppm
• Bapelitbang